Keamanan

Transformasi digital membuat operasional organisasi semakin bergantung pada aplikasi, jaringan, data, dan layanan berbasis teknologi. Kondisi ini juga meningkatkan risiko serangan siber, kebocoran data, gangguan layanan, hingga kerugian finansial. Karena itu, menggunakan jasa audit security tidak hanya bertujuan menemukan celah teknis. Audit juga membantu PJP, PIP, perbankan, BUMN/BUMD, dan perusahaan

Keamanan siber kini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari kepatuhan terhadap regulasi. Bagi penyelenggara yang berada dalam pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia, penerapan Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) menjadi kewajiban yang perlu dikelola secara serius. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2 Tahun 2024, Bank Indonesia mengatur tata

Audit keamanan siber tidak berhenti ketika auditor selesai melakukan pemeriksaan. Bagi penyelenggara yang berada dalam cakupan pengaturan Bank Indonesia (BI), hasil evaluasi keamanan perlu didokumentasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks audit keamanan siber Bank Indonesia, organisasi juga perlu membedakan laporan audit sistem informasi dengan laporan tahunan

Transformasi digital pada sektor keuangan membuat sistem informasi semakin terhubung. Di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan eksposur terhadap risiko serangan dan insiden siber. Untuk memperkuat keamanan sektor keuangan, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS). Ketentuan operasionalnya

Investasi pada firewall, antivirus, security monitoring, atau teknologi keamanan lainnya belum tentu menunjukkan bahwa keamanan siber organisasi sudah matang. Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa siap organisasi mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden siber? Untuk mengetahuinya, organisasi dapat melakukan KKS maturity assessment. Penilaian ini membantu pemerintah, BUMN/BUMD, perbankan,

Serangan ransomware, kegagalan pusat data, gangguan jaringan, hingga kerusakan infrastruktur dapat membuat layanan digital berhenti meskipun organisasi telah memiliki berbagai kontrol keamanan. Karena itu, keamanan siber tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan serangan. Organisasi juga harus mampu mempertahankan layanan kritikal dan memulihkan sistem ketika gangguan benar-benar terjadi. Kemampuan inilah yang

Serangan ransomware, kebocoran data, malware, hingga pengambilalihan akun dapat mengganggu operasional organisasi dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tidak memiliki banyak waktu untuk menentukan siapa yang harus bertindak, sistem mana yang perlu diisolasi, atau bagaimana layanan harus dipulihkan. Pertanyaannya, jika cyber incident terjadi hari ini, apakah tim Anda benar-benar

Ancaman siber tidak hanya menjadi persoalan teknis bagi tim TI. Kebocoran data, penyalahgunaan akses, hingga gangguan layanan dapat berdampak pada operasional, kepatuhan, reputasi, dan kepercayaan publik. IBM dalam Cost of a Data Breach Report 2025 mencatat rata-rata biaya pelanggaran data secara global mencapai USD4,44 juta. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak

Transformasi digital membuat semakin banyak proses bisnis bergantung pada aplikasi, jaringan, API, cloud, dan sistem informasi. Bagi pemerintahan, BUMN/BUMD, perbankan, dan perusahaan, kondisi ini juga memperluas potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Firewall, antivirus, maupun kontrol keamanan lainnya belum tentu menjamin suatu sistem aman dari serangan. Karena itu, organisasi